-->

Minggu, Juli 12, 2015

BNI DAN 3 KOMENTAR BENGKOK DANA CSR


Pikiranku
Pada hakekatnya keberhasilan pembangunan di Indonesia selain dari adanya campur tangan pemerintah, juga di tentukan dari adanya peran sektor swasta dan masyarakat. Salah satu bentuk peran sektor swasta tersebut adalah dalam bentuk penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dapat di artikan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Siapapun pemilik perusahaan itu, entah dari kalangan rakyat biasa, bangsawan, menteri, politikus atau bahkan keluarga presiden sekalipun tidak akan bisa mengelak dari kewajiban penyaluran dana CSR ini.
Bagikan artikel ini

Kamis, Juni 25, 2015

IJAZAH ATAU PEMBUNGKUS KACANG INI

ijazah palsu
Pasca inspeksi mendadak yang di lakukan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhy Niaga Kota Bekasi, Jawa Barat, hari Kamis (21/5), berbuntut di keluarkannya Surat Edaran Menpan-RB No 03 tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu ASN/TNI/POLRI Di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
Bagikan artikel ini

Selasa, Juni 23, 2015

BENARKAH PRESIDEN JOKOWI BUTUH JURU BICARA

"juru bicara presiden"
Insiden  salah ucap Presiden  Jokowi yang kedua kalinya dalam Peringatan Hari Lahirnya  Pancasila 1 juni 2015 di Kabupaten Blitar menyangkut tempat kelahiran Presiden Pertama RI Soekarno yang di ucapkan setidaknya dua kali  di sebutkan  Blitar merupakan tempat kelahiran Presiden Soekarno maka pelak tak terhindarkan sejumlah komentar miring pun berhamburan di khalayak ramai, baik itu lewat   media social, twiter, face book, instagram atau bahkan dalam berbagai acara talk show yang di rilis sejumlah stasiun televisi terkemuka.
Bagikan artikel ini

Sabtu, April 04, 2015

CARA SELINGKUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Mengutip pernyataan mantan presiden Amerika Serikat George W Bush bahwa   mati hidupnya sebuah organisasi banyak di tentukan oleh faktor keuangan. 
 
Pernyataan ini menyiratkan arti pentingnya aspek financial dalam membangun sebuah organisasi yang kuat, dan begitu halnya bagi pemerintah daerah sebagai sebuah organisasi yang besar menempatkan posisi pengelolaan keuangan daerah sebagai tulang punggung dalam membangun tatanan pemerintahan yang kuat.  
Bagikan artikel ini

LELANG JABATAN SOLUSI 1/2 HATI


lelang jabatan
Teringat saat diskusi 3 tahun silam (2011) dengan teman-teman sekantor menyangkut pola penempatan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah yang kerap di pertontonkan dan di pratekkan secara lumrah selama ini  adalah suatu fenomena yang  menarik untuk di bahas sampai berbuih-buih, mengapa fenomena ini terus terjadi di setiap masa pemerintahan. 
Bagikan artikel ini

Senin, Februari 09, 2015

IKAN MAS KOI MATI MENDADAK

mengoati virus ikan koi
Posting kali ini berangkat dari pengalaman saya pribadi beberapa minggu sebelumnya. Awalnya saya memiliki 50 ekor mas koi peliharaan yang sudah dewasa. Layaknya seperti bayi, ikan mas koi ini saya perlakukan juga seperti bayi, maklum keindahan warna kulitnya membuat saya senang. Terbersit ide untuk menambah jumlah ikan mas koi ini, dan akhirnya hari itu juga saya membeli 30 ekor ikan mas koi ukuran kecil-kecil. 
Bagikan artikel ini

Jumat, April 25, 2014

GEROMBOLAN PEJABAT PAS-PASAN "PANTAT DITENDANG"

pejabat pas-pasan
Teringat sebuah pertanyaan pendek, dapatkah polisi dan tentara ditiadakan saja di republik ini ? Pertanyaan konyol  ini sudah cukup membuat kepala pening, jidat mengkerut sehingga menambah koleksi garis garis ketuaan di wajah untuk mencari-cari  jawaban  yang tepat guna  mengatakan  “tidak bisa”.  


Bagikan artikel ini

Rabu, Maret 19, 2014

CALEG DPRD PROP. SULUT BERKUALITAS


Buat  : TEMAN-TEMAN

Masa kampanye PEMILU anggota legislatif DPRD Kab/Propinsi/RI  dan DPD telah di mulai. Artinya terbuka peluang bagi kita semua  untuk menentukan siapa yang akan duduk menjadi wakil kita atau juru bicara kita di parlemen. Sangat disadari bahwa tidak banyak orang yang merasakan secara langsung pengaruh kualitas seorang anggota legislatif yang duduk di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan orang banyak. Namun bagi saya pribadi bersama teman-teman (sudah 5 thn) yang menjadi komunitas Lembaga Pengkajian Pengembangan Pertanian Organik Terpadu (LPP-POT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Hukum dan Ekonomi Terapan (LIP-HET) sangat merasakan betul pengaruh kualitas seorang anggota legislatif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pengalaman ini sudah di posting melalui link berikut ini  disini (silahkan di baca)
Untuk itu dengan kerendahan hati serta menjunjung tinggi hak politik setiap orang maka saya selaku PRIBADI menawarkan kepada teman-teman AGAR DAPAT MENCALONKAN
Nama          : Drs. Hi. SARLAMA MAMONTO
Partai         : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN NO. URUT 7
Untuk menjadi anggota LEGISLATIF DPRD Propinsi Sulut. Bantuan teman-teman sekecil apapun akan sangat saya HARGAI. Sebagai timbal baliknya maka DUA RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK (UNTUK PETANI) SERTA  TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH (UNTUK WIRAUSAHA) adalah harga MATI yang harus di perjuangkan oleh Caleg terpilih. Alasan saya menawarkan CALEG  tersebut adalah Faktor KUALITAS DAN PENGALAMAN sebagai :
  1. KETUA DEWAN PENDIDIKAN KAB. BOL-MONG
  2. SEKRETARIS SYARIKAT ISLAM KAB. BOL-MONG
  3. SEKRETARIS BAZ KOTA KOTAMOBAGU
  4. KETUA YAYASAN PGRI KAB. BOL-MONG
Segala KRITIKAN/SARAN dan SIKAP SETUJU/TIDAK SETUJU  teman-teman akan saya terima dengan HATI YANG LAPANG dan PIKIRAN TERBUKA.  Syukur Mo’Anto Utat, SEMOGA SUKSES.
Bagikan artikel ini

Senin, Februari 24, 2014

HURU-HARA PT J.RESOURCES BOLAANG MONGONDOW

"PT. J. resources bolaang mongondow"Gonjang ganjing persoalan ganti rugi tanah masyarakat tidak akan pernah habisnya di bahas entah dalam forum seminar, forum rapat di berbagai tingkatan atau bahkan sampai dalam diskusi pendek di warung kopi..Begitupun halnya persoalan ganti rugi tanah di wilayah blok Bakan kecamatan Lolayan, yang dalam kurun satu tahun terakhir masih menjadi topik hangat di perbincangkan  dan   memunculkan sejumlah duga-duga, spekulasi ataupun tudingan miring ke berbagai pihak yang di anggap paling bertanggungjawab.
Bagikan artikel ini

Minggu, Januari 19, 2014

TRIK MANIPULASI HAK TANAH MASYARAKAT

"manipulasi tanah masyarakat"
Berkutat dalam silang sengketa ganti rugi tanah ternyata cukup menguras energi yang besar apalagi jika yang kita yang hadapi adalah sekelompok mafia terorganisir dengan kekuatan legitimisasi hukum baik di tingkat pemerintah maupun corporasi. 
Bagikan artikel ini