CARA MENERAPKAN MONEY FOLLOW PROGRAM

Ada yang berbeda dalam model perencanaan program/kegiatan mulai tahun 2017 ini, dimana konsep yang biasa dipakai menggunakan model money follow function tapi mulai tahun 2017 diubah dengan menggunakan model money follow program.

 

Jika dibahasakan secara sederhana model yang disebutkan terakhir ialah uang akan dikucurkan mengikuti program. Tapi saya ingatkan, jangan  diterjemahkan program itu secara sesat dan membabi buta  hanya berdasar tematik program sebagaimana yang kita temukan dalam Permendagri 13 Tahun 2006,  itu sangatlah keliru dan tidak tepat.

 

Program dimaksud harus terkait dan bersentuhan dengan target yang ingin diraih maka aliran uang itu akan mengalir deras.  

 

Berdasar persepsi ini maka  kita boleh juga mengatakan dan mensejajarkan money follow program adalah money follow target, money follow problem atau money follow solution.

 

Terkait konsep money follow program itu,  instruksi Presiden Jokowi ini sahih berlaku sejak disampaikan dalam rapat terbatas dengan jajaran kabinetnya 31 Januari 2017 lalu.

 

Baca juga
Ancaman Perppu Akses Informasi Keuangan

Usut punya usut ternyata presiden Jokowi sudah gerah, model money follow function dalam perencanaan program di masa lalu tidak memberikan hasil yang optimal, banyak target yang meleset dicapai. Belakangan malah berkesan menghabis-habiskan anggaran dan sekedar menggugurkan kewajiban.

 

Yang terjadi kemudian adalah efek viral dengan tumbuh suburnya ego sektoral secara berjamaah di jajaran perangkat pemerintahan baik pusat maupun daerah.

 

Tampak program/kegiatan yang disusun sangat muktahir padahal  tidak terintegrasi dan bersinergi serta bersekutu sama sekali dengan program / kegiatan di perangkat pemerintahan yang lain.

 

Walhasil, target-target yang ingin dicapai pemerintah menguap bak bensin karena disinyalir banyak program /kegiatan  mangkrak di tengah jalan.

 

Sejatinya, presiden Jokowi tidak menginginkan itu terjadi lagi, program/kegiatan yang disusun harus terfokus untuk mencapai target nasional.

 

Pun tak terkecuali bagi pemerintah daerah, sudah hukum wajibnya untuk mengikuti arahan presiden Jokowi ini bahwa menyusun program/kegiatan harus menggunakan pola money follow program.

 

Titik berat money follow program  

 

Jika di telaah secara kritis konsep money follow program ini maka sangat terang benderang bahwa yang menjadi sasaran empuknya adalah target-target nasional baik itu di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.  

 

Langkah awal menerapkan konsep money follow program biar berjalan mulus, sangatlah sederhana. Kata kuncinya adalah anda harus tahu dulu apa saja yang menjadi target nasional dan target kepala daerah pimpinan anda.

 

Sebenarnya konsep ini adalah konsep anggaran kinerja yang diperluas cuma tambahannya adalah lebih memperhatikan pada apa yang ditimbulkan (outcome) dari output  yang dihasilkan. 

 

Kalau anggaran kinerja lebih spesifik pada input, ouput, outcome dan impact program/kegiatan itu sendiri sedangkan money follow program bersifat makro yang mengsinergikan keseluruhan program/kegiatan yang banyak berserakan di perangkat daerah untuk mengejar target-target yang dipasang.

 

Dititik ini, kita boleh membuat satu konklusi bahwa ternyata proses perencanaan skala mikro (anggaran kinerja)  tidak cukup menjawab masalah dan isu-isu strategis yang ada di masyarakat. Perlu ada tindak lanjut, dengan mengkombinasikan anggaran kinerja bersama-sama dengan model perencanaan money follow program sehingga hasilnya cukup dahsyat serta paripurna.

 

Pertanyaan kritisnya, bagaimana menerapkan konsep money follow program ini dalam proses perencanaan  ?

 

Mengingat ini adalah hal yang baru maka perlu diketahui  beberapa tahapannya.

Tahapan money follow program

 

Untuk alasan itu maka otak anda harus cukup encer, segera berinisiatif mencari tahu baik itu target-target nasional maupun dan kepala daerah. Kalau tidak,  wajar kalau belakangan ketika target tidak dapat dicapai anda akan dituding sebagai biang keroknya yang pantas untuk ditempeleng.

 

Setelah mahfum dengan target, proses selanjutnya indentifikasi satuan perangkat daerah mana saja yang terkait dengan pencapaian target tersebut.

 

Mudah saja sebetulnya untuk proses indentifikasi ini asal asupan pengetahuan anda cukup padat berisi karena yang lebih susah itu  kalau kita diperintah mengindentifikasi panu di  orang yang berkulit putih.  

 

Sebagai contoh, target mencapai swasembada beras maka perangkat daerah yang terkait adalah Dinas Pertanian serta  Dinas Ketahanan Pangan. 

Pun target menurunkan angka kemiskinan maka perangkat daerah yang terkait adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan.   

 

Lantas    apa   manfaatnya   kita   harus mengetahui satuan perangkat daerah   yang     terkait ?

 

Ini adalah sebuah jalan guna memastikan tidak ada duplikasi program/kegiatan. Selain itu, nantinya kita tahu persis  satuan perangkat daerah mana saja yang harus saling bersinergi secara kuat untuk mencapai target yang diinginkan.

 

Kalau semua sudah dilakukan dengan rapi, maka tibalah dititik puncak acara dengan menyusun program/kegiatan. Tugas ini melekat pada setiap perangkat daerah.

 

Adalah kepala badan perencanaan dan atau sekretaris daerah yang akan mengemban tugas berat guna menyisir detail Rencana Kegiatan Anggaran yang disusun oleh perangkat daerah. 

Terutama yang diperhatikan menyangkut output maupun outcome dari program/kegiatan itu. Apakah ouput atau outcome itu terkait dengan sasaran prioritas atau tidak.

 

Penutup, mari rencanakan program/kegiatan yang matang dan berorientasi ke publik karena hanya itu satu-satunya harta berharga yang rakyat dapat miliki.  

 

Baca juga
Kiat Menyusun RPJMD yang Bermutu dan Pro Rakyat

Artikel Terkait