[Valid Atom 1.0] PIKIRANKU: ZONA BAHAYA MISI WALIKOTA
IKUTI KAMI DI SOSIAL MEDIA

Friday, November 20, 2015

ZONA BAHAYA MISI WALIKOTA

 <Alt img src='gambar.jpg' width='100' height='100' alt='zona bahaya misi walikota'/>
Gaung pertanian organik tampaknya kian hari semakin berkibar dan menggurita saja bahkan disinyalir telah menjadi primadona sebagaimana pernyataan   Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman disela-sela musrembang nasional (Rabu, 3/6/15). 

 
Tak mau dianggap bercanda dengan pernyataan itu, dalam musrembang tersebut beliau menyebutkan menargetkan  alokasi anggaran untuk petani melalui Kementerian Pertanian RI  mulai tahun 2016 – 2019 akan terus ditingkatkan  sampai angka  45 triliun bahkan bisa 60 triliun. 

Adapun   program kerja unggulan yang diprioritaskan, beberapa diantaranya pembangunan secara bertahap 1000 desa pertanian organik berbasis holtikultura, pembangunan 1000 toko tani, optimasi dan pemulihan kesuburan lahan seluas 275 ribu Ha serta pembangunan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO).

Program-program ini pada hakikatnya hadir untuk mendukung  gembar gembor kampanye pertanian organik oleh Kementerian Pertanian. 


Semakin dekatnya target swasembada pangan tahun 2017 yang  dicanangkan Presiden Jokowi menuntut   kementerian pertanian harus bekerja lebih  serius dan sungguh-sungguh.  

Pasalnya selama ini kebutuhan beras nasional masih saja ditutupi melalui keran  impor  dari negara Vietnam. 

Dampaknya sangat terasa,  ketika gelombang nilai tukar rupiah meroket tajam sebagai akibat tekanan perubahan arah kebijakan moneter Bank sentral Amerika dan Tiongkok  maka hampir merontokkan  pertumbuhan perekonomian nasional. 

Sialnya  ini diperparah juga dengan munculnya isu beras plastik sehingga turut  mendorong  kenaikan inflasi nasional komoditi beras  yang memperburuk kinerja neraca perdagangan Indonesia.

PELUANG PASAR DUNIA  

 
Terlepas dari perkara beras plastik itu, sebenarnya jika didalami secara cermat ke belakang alasan pencanangan swasembada pangan di tahun 2017 nanti,  tak disyak    di dorong dari  pola konsumsi masyarakat dunia di beberapa belahan negara  yang cenderung telah berubah. 


Perubahan ini  dipicu oleh kenyataan bahwa kehidupan mereka   selalu bersanding dengan ancaman penyakit-penyakit degeneratif yang konon biang keladinya lingkungan yang mereka diami telah tercemar  rupa-rupa logam berat, terutama yang berasal dari  emisi kendaraan serta   produk industry. 

Untuk itu dalam pandangan mereka  konsumsi sehari-harinya harus tidak tercemar (baca : organic). Senada dari fakta ini Paul Zane Pilzer (penasihat ekonomi Presiden AS George W Bush) dalam bukunya next trillion telah memproyeksikan era tahun 2000 ke atas, akan lahir jutawan baru   dari industri yang bergerak di sektor kesehatan.    
 

Gelagat dan aroma perubahan perilaku masyarakat dunia  inilah yang  boleh jadi ditangkap Menteri Pertanian sebagai momentum titik balik merubah pola perdagangan Indonesia dari model impor ke model ekspor berbasis komoditi pangan organik.    

Apalagi diperteguh data yang dirilis Biocert News Letter di situs resminya bahwa permintaan pangan organik pasar Amerika  ke negara-negara berkembang  (India, Australia, Indonesia) setiap tahunnya  naik 15-21 %. 

Begitupun permintaan yang datang dari pasar Eropa bergerak sangat cair di kisaran angka 3 –30 persen/tahun.  Namun sayangnya sampai sejauh ini persentase nilai  ekspor komoditi pangan organik Indonesia masih terbilang imut-imut.
 

Rupanya hanya 10 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi kantong-kantong pangan organik dengan total petani organiknya mencapai 50 ribu orang untuk 640 jenis komoditi. 

Bekerja sama dengan, PT Bloom Argo,  PT  Javara Indigenous    komoditi pangan organik  10 kabupaten/kota itu di lempar   ke pasar Amerika, Eropa dan Asia. 

10 daerah dimaksud berpusat pada pulau jawa seperti Jawa Barat (Cisarua, Lembang, Tasikmalaya) Jawa Timur (Malang, Bondowoso), Jawa Tengah(Sragen, Magelang). 

Selebihnya berada di Kalimantan Tengah dan Pulau Sumatra (Sumatera Barat dan Aceh). Jadi cukup diterima akal sehat jika di tahun 2016 nanti Kementerian Pertanian RI menargetkan aneka program pembangunan  pertanian organik sebagaimana disebut di awal   karena ternyata basis pertanian organik di Indonesia bisa dikatakan cuma sedikit.
 


Apa yang dilakukan  Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lewat berbagai gagasan program unggulan pertanian organik patut diacungkan empat jempol.  

Ruang pasar yang terbuka akibat pergeseran  pola konsumsi masyarakat dunia ternyata mampu tercium aromanya oleh beliau. 

Bahkan  ini telah diperkuat prediksi  para ahli ekonomi dunia bahwa tahun 2030 nanti merupakan titik puncak ledakan penduduk dunia (bonus demografi)  maka saat itu akan ada permintaan pangan  organik yang  mengalir kencang ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.  
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH
 

Tak terlepas dari prediksi  tersebut, sebagai sebuah negara agraris yang mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang hasil-hasil produk pertanian maka seyogyanya sektor ini menjadi andalan. 

Untuk memulai menurut perspektif ini,  di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhonoyo  telah dillakukan pemetaan potensi unggulan nasional yang dikemas melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3I). 

Isi dari peraturan presiden tersebut salah satunya menetapkan pulau Sulawesi adalah koridor 7 yang merupakan salah satu pusat produksi pertanian. 
 

Bolaang Mongondow Raya sebagai sebuah entitas dari pulau Sulawesi yang dikenal lumbung beras Sulawesi Utara, menyambut positif   kesempatan emas ini. 

Terbukti dengan apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan jargon kabupaten padi walau sebenarnya jargon yang diusung itu cita rasanya terasa hambar dan masih kurang menggigit. 

GAGASAN WALIKOTA
  Pun di wilayah Kotamobagu di bawah kepemimpinan Walikota Ir Tatong Bara dengan mengusung jargon kota model jasa, pusat produksi pertanian di terjemahkan melalui gagasan pengembangan pertanian organik. 

Gagasan ini  malah ditempatkan menjadi  salah satu pilar misi   memperkuat citra lumbung beras  Kotamobagu  yang selama  ini telah dikenal luas. 

Pada titik ini tidak ditabukan pilihan itu cita rasanya sangat tepat dan relevan dengan apa yang menjadi trending topik di tingkat nasional maupun internasional.  
 


Lebih luas lagi, gagasan Walikota Ir Tatong Bara tersebut  patut diapresiasi bersama  dan tidak berlebihan jika dikatakan beliau sosok pemimpin daerah yang cerdas,  tidak kedap akan perubahan dunia global. 

Tersirat makna dibalik gagasan itu   Kotamobagu Never Ending to Manado maksudnya produk asal Kotamobagu tidak pernah berakhir hanya cuma di Manado. 

Yang terpenting dari gagasan tersebut, walikota  telah menaruh  perhatian pada sektor kesehatan dan kesejahteraan  masyarakat Kotamobagu secara maksimal. 

Namun ironisnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu  selalu kemasukan angin,  kurang dapat menjabarkan secara tajam gagasan cerdas  walikota itu   dalam program kerjanya. Ini situasi krisis, dan preseden buruk  yang sangat merisaukan publik.

ZONA BAHAYA WALIKOTA
 

Berkesan belakangan misi pengembangan pertanian organik ini hanya  ada dilingkaran kerja  Dinas pertanian dan BP4K semata, sehingga  Satuan Kerja Perangkat Daerah lain bersikap masa bodoh dan kurang peduli. 

Ini zona bahaya tahap 1, akibat  kondisi  ini membuat walikota masuk dalam kerangkeng jebakan “batman”, terpenjara dari gagasannya sendiri karena jelas gagasan pengembangan pertanian organik sukar dicapai jika cuma mengandalkan 1, 2 SKPD.  

Selanjutnya mudah ditebak  publik akan mengvonis walikota bahwa beliau cuma lamu (lalah mulu) dan tidak serius mengeksekusi gagasannya. 
 

Salah satu contohnya adalah Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kotamobagu yang seyogyanya perlu berinovasi lewat gagasan pembukaan lapak Kawasan Pasar Organik Kotamobagu (KAPOK) dalam program kerjanya. 

Namun itu tidak pernah terjadi, padahal jika direnungkan dalam-dalam program kerja ini akan membuka simpul-simpul mata rantai perdagangan komoditi pangan organik dari tingkat petani. 

Masyarakat petani akan lebih termotivasi untuk lebih serius mengolah lahannya berbasis lingkungan sekiranya Kotamobagu telah memiliki pasar yang siap menampung komoditi komoditi organik mereka.

Pun bagi Dinas Kesehatan Kotamobagu dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa seyogyanya perlu melakukan terobosan lewat program pemberian makanan sehat (organic) bagi ibu hamil, bayi dan balita. Begitu halnya Badan Lingkungan Hidup melalui program pembuatan pupuk organik berbasis sampah, Dinas Tata Kota melalui program penataan taman dengan menggunakan media tanam pupuk organik serta jenis tanaman yang mampu mereduksi oksidasi. 

Dinas Perhubungan lewat program pagelaran event festival pangan organik. Kesemuanya itu bertujuan agar tercipta   satu kesatuan hulu hilir dari misi pengembangan pertanian organik. 

Jangan sampai sindirian  walikota harus tersembur   dalam ungkapan bahasa belanda ”Earste keer doet zeer, Twede keer, nog meer, Derde keer”,. Kurang lebih artinya  pertama kali  nikmat, kedua kali mau tambah lagi, ketiga kali nah   kamu ketahuan otakmu tumpul.
 

Terlepas dari ungkapan  itu, Dinas Pertanian dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) selaku institusi teknis yang bertanggung jawab penuh  perkara pertanian dalam arti luas, menurut cara pandang saya  sudah bekerja cukup keras di dua tahun terakhir. 

Takarannya sederhana, Dinas Pertanian dibawah komando Ir Hardi Mokodompit telah mendapat sertifikasi organik  dari succofindo untuk komoditi kopi  desa Bilalang II.  Ramjan Mokoginta, S.Hut, M.Si selaku Kepala Seksi Pengolahan Area dan Pengelolaan Hasil Perkebunan yang menangani hal itu ternyata cukup piawai memainkan perannya selaku kepala seksi. 

Tidak berbeda jauh dengan Dinas Pertanian, BP4K kotamobagu pun begitu  gesit, giat dan antusias melakukan berbagai rupa-rupa pelatihan kepada kelompok tani dan itu saya buktikan sendiri sebagai anggota komisi penyuluhan saat melakukan  survey lapangan.    
 


Terlepas dari survey tersebut, saran saya yang perlu menjadi buah pemikiran kita bersama, Dinas Pertanian Kota Kotamobagu perlu melakukan penjajagan kerjasama dengan PT. Bloom Argo dan PT. Javara Indigenous untuk memperluas akses pemasaran komoditi organik (kopi organik Bilalang II) ke pasar Amerika, Eropa dan Asia. 

Kunjungi kantor mereka, lakukan negosiasi  dan tutup pembicaraan dengan Memorandum of understanding yang di tandatangani oleh walikota. 

Jika itu bisa terjadi, ini lompatan luar biasa dan spetakuler bahwa sudah saatnya kita mengusung slogan baru Kotamobagu never ending to Manado (Kotamobagu tidak pernah berakhir hanya cuma di Manado).

Kembali lagi, walau di satu sisi Kotamobagu telah memiliki produk kopi organik yang disertifikasi namun di ujung lain secara makro  program pengembangan pertanian organik ini sebenarnya masih berjalan terengah-engah.

Pasalnya peraturan daerah pendukungnya belum ada, Ini menyebabkan  kucuran   anggaran dari Kementerian Pertanian RI susah masuk. 

Penyakit  yang  sama diperkirakan akan menjangkit  lagi di tahun anggaran 2016 nanti mengingat sampai sejauh ini  belum jelasnya status draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pertanian Organik yang diajukan.
 


Menariknya, akibat Peraturan Daerah itu belum ada,kelompok tani yang ada di Kotamobagu kehilangan kesempatan   mencicipi bantuan dana 230 juta/kelompok dari Kementerian Pertanian tahun anggaran 2015. 

Ini merupakan konsekuensi perubahan skema pola subsidi pupuk pemerintah pusat dari subsidi input sebelumnya ke pola output. 

Kiranya semua pemangku kepentingan yang terkait dengan proses penerbitan sebuah peraturan daerah baik itu anggota DPRD Kotamobagu,   Kepala Bagian Hukum maupun Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Kotamobagu   harus  memberi penjelasan terbuka ke publik, mengapa  draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Pertanian Organik yang  telah diajukan harus mangkrak.
 

Apa alasannya draft Ranperda itu tidak dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) padahal jauh-jauh hari sebelumnya telah diusulkan. Mestikah  harus diberikan sejumlah materi dulu baru akan di bahas draft tersebut. 

Semua pertanyaan kritis itu perlu di jawab, agar tidak berkesan  menelikung Walikota – Wakil Walikota Kotamobagu.  Ingat ini kepentingan banyak orang yang hukumnya wajib, harus disegerakan dan tidak perlu berkilah macam-macam alasan agar tampak  masuk akal, yang justru jika itu dilakukan akan terlihat biongo di mata publik. 
 


Di beberapa kegiatan workshop maupun pelatihan pertanian organik yang diselenggarakan BP4K  dimana saya adalah salah satu nara sumbernya, gelagat  ada tidaknya kepedulian pemerintah  sering disoroti. 

Kami telah bercocok tanam secara organik namun siapa yang akan menampung hasil kami, dimana peran pemerintah. Pun menyangkut produksi pupuk organik di tingkatan kelompok tani selalu dikeluhkan tidak dapat dilaksanakan maksimal karena  faktor kurangnya modal kerja. Ini zona bahaya  tahap 2 yang dapat menjadi benteng penghalang  misi walikota dibidang pengembangan pertanian organik. 
 

Kemelut ini tidak elok jika dibiarkan  dan harusnya bisa ditangani, sebagai  langkah awal mulailah dengan cara menyediakan ruang terpisah  komoditi organik baik itu di pasar 23 Maret maupun Serasi. 

Tidak itu saja, perhelatan event festival pangan organik  wajib digelar dengan mengundang para perusahaan obat herbal maupun pengusaha penampung hasil komoditi organik.   

Selanjutnya untuk memperkuat modal kerja kelompok tani serta membumikan  citra lumbung pangan organik maka pilihan satu satunya mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pertanian Organik. 

Akhirnya, saya berkeyakinan di pimpin Sekretaris Kota Kotambagu yang baru Tahlis Galang, SIP, MM  bahwa selain punya dasar pengalaman menjadi  Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan sebelumnya dan bermodal status widyaswara nasional disandangnya maka  dipastikan beliau telah khatam berkali-kali dengan urusan tata kelola pemerintahan yang baik.  

Tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kotamobagu, bagaimana cara untuk melakukannya serta program kegiatan apa saja yang perlu mendapat stempel skala prioritas.  

Penting untuk diingat semua harapan besar ini bisa terwujud jika ada irisan niat yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk merealisasikannya secara nyata. Amin 

Baca juga menanti kejutan walikota

Share artikel to: Facebook Twitter Google+ Linkedin Digg
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...