TRENYUH saya membaca tulisan Sofian Bede, SE (catat saudara-saudara, Sofian ini Sarjana Ekonomi, jadi dia mutlak paham apa yang disebut ekonomi) yang dipublikasi Harian Manado Post, Kamis (13 Oktober 2011), “Sudah Bohong, Pahit Pula”. Kasihan betul saya pada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Agung Adati, yang kewenangannya menjelaskan segala kebijakan Pemkot telah benar-benar dirampok.
Perampokan pertama oleh Mulia Ando Lobud, ST, lewat artikel yang dipublikasi Harian Radar Totabuan, Rabu (28 September 2011), Antara Ghibah dan Fitnah. Dan yang kedua oleh Sofian Bede yang mengatributi dirinya dengan dua gelar mantan, masing-masing Mantan Ketum HMI Kotamobagu dan Mantan Caleg Partai Amanat Nasional Kotamobagu. Mantan saja kok dibanggakan, apalagi salah satunya adalah ‘’mantan’’ yang berarti dia sama sekali tidak dianggap penting. Cuma ‘’calon legislatif’’, bukan ‘’anggota legislatif’’.
Selain Kabag Humas, saya juga kasihan pada Walikota Kota Kotamobagu (KK), Djelantik Mokodompit, yang tampaknya sedang sakit sehingga tak bisa membela dirinya sendiri. Karenanya diperlukan orang-orang seperti Mulia Ando Lobud (yang dengan hormat saya sebut ‘’Om’’) dan Sofian Bede untuk menyuarakan pembelaan. Sedihnya, alih-alih meluruskan masalah, baik Om Ando maupun Sofian justru mempernyata fakta: Orang pandir memang hanya bisa mengumpulkan para idiot di sekitarnya. Di tengah para idiot, si pandir tak terbantahkan pintarnya.
Tong Kosong yang Berbunyi
Sebagai pembela Yasti Mokoagow (saya mendaulat diri sendiri, tanpa bayaran atau kepentingan apa pun dengan yang bersangkutan –gaji saya sebagai profesional sudah cukup berlimpah), saya merasa perlu menanggapi Sofian Bede. Sesekali Sofian Bede yang tidak penting ini ditempeleng agar akal sehat pulang ke batok kepalanya yang sebenarnya kosong. Dan saya tidak akan berbasa-basi.
Pertama, logika dasar apa yang Anda gunakan, wahai Sofian Bede yang Sarjana Ekonomi, ketika menguliahi para membaca berkaitan dengan fungsi Pemerintah Kota, Walikota KK, DPR KK, dan Yasti Mokoagow sebagai anggota DPR RI? Tahukah Anda bahwa isu-isu yang dia angkat berkaitan dengan kebijakan Djelantik Mokodompit (baik sebagai Walikota maupun pribadi), terkecuali legalisasi minuman beralkohol –untuk isu ini saya (sekali lagi) sependapat dengan Pemkot KK--, memang berada di bawah yuridiksinya sebagai anggota DPR RI, lebih khusus lagi Ketua Komisi V?
Membaca tulisan Anda, jelas sekali ketidak-tahuan itu berserak di mana-mana dan hanya menunjukkan bahwa Yang Mulia Sofian Bede sedang berimajinasi dengan pikiran-pikirannya sendiri. Repotnya, imajinasi itu terlampau rendah karena demikianlah kepala yang kosong memang hanya memproduksi bunyi tong.
Kedua, mendudukkan Yasti Mokoagow dan Djelantik Mokodompit sebagai negarawan jelas karang-karangan dan penjilatan pantat politikus dengan cara yang tak elegan. Sekali pun Yasti Mokoagow anggota DPR RI, bahkan Ketua Komisi V, dia belum menjadi negawaran. Pejabat negara, ya, tapi negarawan tunggu dulu. Ada banyak ujian yang harus dia lewati sebelum berhak disebut dan menyandang sebutan ‘’negarawan’’.
Akan halnya Djelantik Mokodompit, kebiasaan (dan kesukaannya) berdusta di mana-mana, cukup membuktikan kelasnya bahkan tidak pantas sekadar dihormati sebagai Walikota KK. Terpilihnya Djelantik Mokodompit sebagai Walikota KK, bagi saya, adalah musibah yang apa boleh buat harus ditanggung seluruh warga KK, termasuk Yasti Mokoagow yang bersikukuh membubuhkan tanda-tangannya sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulut ketika itu.
Kalau Djelantik Mokodompit tersinggung dengan pernyataan itu dan akan menggugat, saya akan sangat senang menghadirkan bukti-bukti dan para saksi apa saja yang patut disebut sebagai dusta yang selama ini dia nyatakan di mana-mana. Termasuk dusta dalam soal perubahan peruntukkan Pasar Serasi.
Jadi, Saudara Sofian Bede yang mantan ini-itu, menyebut Djelantik Mokodompit sebagai negawaran harus kami (saya khususnya) maknai sebagai ‘’penistaan terhadap kecerdasan dan akal sehat’’. Sayangnya, karena Anda tidak cerdas dan tidak punya akal sehat, tentu yang saya sampaikan ini cuma akan menjadi tanda-tanya. Nah, silahkan bertanya-tanya dulu atau belilah cermin ukuran jumbo dan lihat diri Anda sebaik-baiknya.
Ketiga, di salah satu bagian tulisannya Sofian Bede dengan bangga menyatakan dia dan ‘’teman-teman pedagang’’ mengunjungi fasilitas pasar modern milik Lippo, bahkan bertemu dengan petinggi kelompok usaha ini. Atas kapasitas apa? Anda pedagang di Pasar Serasi, pegawai Pemkot KK yang mengurusi masalah ini, atau apa?
Setiap rezim punya kelompok pendukung dan lingkaran ‘’tukang’’ yang dipelihara sebagai pembisik, penjilat atau penggonggong. Anda harus saya kelompokkan di mana? Pembisik, penjilat atau tukang gonggong?
Kebodohan Perencanaan
Agar tidak melebar kemana-mana, mari kita kembali ke isu perubahan peruntukkan Pasar Serasi. Saudara Sofian Bede yang Sarjana Ekonomi, mudah-mudahan ada sedikit bahan kuliah yang masuk ke kepala Anda sebelum menyandang gelar itu. Sedikit saja untuk menyadarkan bahwa mengubah Pasar Serasi menjadi pasar modern, apalagi dengan memasukkan jaringan usaha besar sebagai pengelola, berimplikasi tidak sederhana.
Baca juga
Pertama, yang paling dasar: Seperti apakah fasilitas itu akan dibangun? Bagaimana pula penyediaan fasilitas pendukungnya seperti areal parkir dan akses jalan ke pasar modern itu?
Kedua, kalau para pedagang yang warga sekitar (dan memang berdagang di Pasar Serasi saat ini) mendapat kesempatan meneruskan usahanya di fasilitas yang baru, siapa pesaing mereka?
Ketiga, bagaimana nasib para pedagang (pemilik tokoh dan usaha kecil lainnya) yang berserak di Pusat Kota KK, bila yang mereka hadapi adalah raksasa retail yang menerapkan konsep one stop shopping?
Dan keempat, tak kurang pentingnya, bagaimana perjanjian antara Pemkot KK dan investor yang akan menanamkan uangnya?
Sebab Anda telah mengambil alih tugas Kabag Humas KK, juga berdiri sebagai ‘’penyambung lidah’’ Walikota, maka jawablah empat pertanyaan itu dengan sebenar-benar dan sesegera mungkin. Sekadar mengingatkan, untuk urusan investasi perubahan peruntukkan Pasar Serasi, kebijakannya memang hanya dan dimonopoli oleh Djelantik Mokodompit (sebagai pribadi dan Walikota). DPR KK kan sama pengapnya dengan kami yang warga biasa dalam urusan kerjasama Pemkot-calon investor di areal Pasar Serasi.
Mohon jawabannya segera. Kalau tidak, apa boleh buat, Anda cuma salah seorang dari ‘’anjing-anjing yang menggongggong’’ setiap kali ada kritik yang dialamatkan ke Walikota Djelantik Mokodompit. Walau saya menyukai anjing, tapi jenis ‘’anjing menggonggong’’ yang sekadar menggonggong, jelas bukan favorit saya. Anjing jenis ini cuma pantas ditendang hingga terkaing-kaing.***
Sumber : http://www.kronikmongondow.blogspot.com
Baca juga
