[Valid Atom 1.0] PIKIRANKU: BERBURU ASN NAKAL
IKUTI KAMI DI SOSIAL MEDIA

Tuesday, April 12, 2016

BERBURU ASN NAKAL

 Pikiranku
Bola panas penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu terus saja bergulir dan tak kunjung usai. Pasalnya, dibawah besutan Adnan Massinae, S.Sos, M.Si alumnus pasca sarjana Unhas Makassar ini, Badan Kepegawaian dan Diklat  Daerah (BKDD) selalu saja menggagas ide-ide aneh namun realistis yang beraroma inovasi. 


Gebrakan Adnan Massinae

Seolah tak pernah berpuas diri dengan kinerjanya, setelah sukses sebelumnya dengan gebrakan pelatihan gratis teknologi informasi bagi pejabat yang disinyalir Gaptek, maka kali ini  yang menjadi target operasi adalah aparatur sipil negara yang terindikasi kuat gemar melakukan perilaku menyimpang sebagaimana dirilis harian ini, Selasa 12 April, “ASN dan Kadis bakal di sanksi”.
 
Jika ditelusuri lebih dalam   konstruksi dan logika berpikir alas gagasan  inovasi ini, maka di titik  ini sejatinya tidak perlu diperdebatkan secara sengit  guna  mengatakan terobosan ini kurang bagus. 

Artikel lain
Dosis Tepat Mutasi Jabatan
 
Tak ditabukan, tumpukan masalah  yang  terkuak di berbagai media massa sering juga melibatkan oknum  aparatur sipil Negara  bahkan masalah itu  menyasar dan terjerat  ke wilayah  pidata maupun perdata. 

Paling ringan kenakalan ASN yang banyak di jumpai adalah  mangkir dari tugas pokoknya untuk sekedar duduk karlota, mengasah tunggi di tempat-tempat makan-minum   saat jam kerja. 

Celakanya paling berat oknum aparatur sipil negara ada juga yang terlibat dalam lingkaran perjudian, narkoba dan korupsi, ini tidak bagus dan preseden buruk pemerintahan Kota Kotamobagu.

Pemerintah Kotamobagu tentu tidak mau  citra pemerintahannya  sama dengan  pemerintah daerah lain yang terkadang oleng karena laku aparatnya yang kurang terpuji.  


Dengan demikian tak salah kiranya jika tindak tanduk  aparatur sipil negara ini  pun kerap dipertanyakan banyak pihak. 

Patut di duga fenomena inilah yang menjadi sumber ilham kepala BKDD Adnan Massinae, S.Sos, M.Si guna mengambil langkah-langkah menciutkan potensi masalah di kalangan ASN. 

Upaya pembenahan di lingkungan internal Pemerintah Kota Kotamobagu  pun mau tak mau harus di ambil lewat pembentukan Tim Reaksi Cepat Pembinaan ASN Kotamobagu  (Tim Resep Binaskot). 

Untuk tim Resep Binaskot  menurut hemat saya  masih kurang pas, saya lebih senang menyebutkan sebagai tim pemburu ASN (Tim Buas) dan untuk selanjutnya istilah ini akan saya gunakan terus.

Bagi yang berpikir cukup jernih dan tidak lumpuh ingatannya maka  haruslah di apresiasi positif pola pembinaan ASN seperti ini karena baru kali pertama digunakan di daratan Propinsi Sulawesi Utara. 


Pola pembinaan yang akan diterapkan nantinya banyak menggunakan cara-cara humanis   yang jauh dari budaya intimidasi tak bertanggungjawab.  

Pendek kata ini cara  jitu untuk mendongkrak kinerja ASN yang melempem  dan berkesan tabiar,   sebagai catatan penting yang dapat  saya simpulkan  dari inovasi ini adalah :
  1. Capaian kinerja ASN menggunakan pola maksimal dengan pemanfaatan jam kerja seefektif mungkin sehingga  menjauhkan dari budaya membuang waktu kerja secara percuma.
  2. Ada upaya pencegahan sedini mungkin yang dilakukan guna meminimalkan ASN Pemerintah Kota Kotamobagu terlibat masalah  serius bahkan berpotensi  meluber  ke wilayah perbuatan melawan hukum.
  3. Partisipasi aktif masyarakat pada proses penegakan disiplin ASN menjadi kata kunci  penting guna menangkap  aliran  informasi menyangkut sikap dan perilaku ASN.
Hati-Hati Benturan Kepentingan 

Berkiblat  pada tiga simpulan sederhana itu, maka saya berkeyakinan tinggi bahwa kepala BKDD terindikasi kuat telah khatam berkali-kali dengan kitab  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 

Cuma saya berharap, di ujung lain  tidak akan terjadi benturan kepentingan antara tugas pokok tim kura-kura ninja Satpol PP dengan Tim Buas (Resep Binaskot) yang berpotensi menimbulkan  gesekan keras di antara keduanya.
 

Sanksi ASN Nakal

Terlepas gesekan yang terjadi itu, langkah pembentukan Tim Buas ini dipastikan akan mematik pro kontra, setuju dan tidak setuju di kalangan ASN Pemerintah Kota Kotamobagu. 

Panas dingin sudah pasti akan ada di sana, sikap takut salah dan berhati-hati akan menjadi trend baru yang berkembang dan  kerap akan banyak kita jumpai di kalangan ASN Pemerintah Kota Kotamobagu terutama yang punya hoby jalan-jalan tidak jelas di saat jam kerja. 


Memang ada sanksi yang menanti jika operasi tangkap tangan tim Buas menunjukan indikasi pelanggaran, namun takaran pemberian sanksi itu sebaiknya beririsan dengan pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.   


Apalagi jika sanksi  itu boleh jadi  diperluas dengan menambahkan pada formulasi perhitungan TPP maka saya tak bisa bayangkan efek apa yang terjadi nantinya.

Jika boleh berspekulasi maka akan banyak malaikat-malaikat yang berterbangan dan bertebaran di lingkup  Pemerintahan Kota Kotamobagu karena  sikap perilaku mereka yang terjaga rapi.

Lantas, mengapa takaran sanksi harus di masukan dalam formulasi TPP ? Jawabannya sederhana saja, bahwa  unsur disiplin (perilaku kerja) mendapat jatah 40 persen dalam hitung-hitungan pemberian TPP yang diberikan sehingga jika terjerat suatu masalah  maka seharusnya dapat menjadi salah satu variabel pengurang takaran disiplin. 


Namun biar adil, seyogyanya juga bagi yang ASN yang tidak pernah terlibat masalah alias sangat disiplin perlu juga di berikan reward dengan tambahan persentase tertentu. 

Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana formula yang ideal dalam perhitungan pemberian TPP  ? 

Baca juga
Kocok Ulang Pemotongan TPP ASN
 
Secara akademis ini akan menggunakan pendekatan statistik bobot tertimbang yang rasanya kurang pas dibicarakan pada tema ini. 

Diluar konteks formula perhitungan TPP itu, perburuan ASN nakal dipahami dalam 2 cara pandang yang berbeda, pertama untuk meningkatkan disiplin dan kinerja ASN, dan kedua, proses mengindentifikasi secara tidak langsung ASN yang selalu patuh dan taat pada aturan  yang berlaku. 


Ini wajar dan realistis dan  tidak semestinya ASN Kotamobagu harus galau dan takut berlebihan dengan keberadaan Tim Buas, ibarat terapi kesehatan ini infus yang siap membantu pasien berlabel ASN yang kondisinya lagi payah dan tidak menguntungkan.

Kesimpulan

Sebagai penutup, porsi hak dan kewajiban ASN Kota Kotamobagu sejauh  ini terpantau seimbang dan sudah cukup bagus berjalan. Tak terbantahkan tentunya ini tidak lepas dari campur tangan Sekretaris Kota Tahlis Galang, S.IP, MM yang terkenal piawai dalam urusan tata kelola pemerintahan. 

Masyarakat pun berharap banyak langkah inovasi tidak hanya berhenti pada proses penegakan disiplin namun dapat ditularkan dalam bentuk program kegiatan lain yang lebih menghebohkan dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kotamobagu secara langsung.
Share artikel to: Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...