PIKIRANKU: CARA CEPAT MENINGKATKAN PAD HINGGA 130 % DENGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Perkembangan perekonomian makro Indonesia pasta krisis ekonomi tahun 1997 menggiring berbagai sektor industri di Indonesia menuju era kompetisi yang semakin ketat termasuk didalamnya industri perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) salah satunya, yang berbeda dari bank umum karena memiliki kekhususan berupa batasan dan aturan dalam kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Industri BPR menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Perkembangan BPR di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pesat baik dalam modal yang dikumpulkan maupun jumlah kredit yang diberikan pada masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk mengelola aset-asetnya termasuk perusahaan-perusahaan milik daerah.

Perusahaan Daerah menjadi aset penting yang mendapat perhatian khusus karena dari perusahaan-perusahaan itulah pemerintah daerah mendapatkan salah satu sumber pendapatan asli daerahnya.

Untuk itu, diperlukan formulasi dan perencanaan strategi yang tepat agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat bersaing dan mencapai tujuannya sebagai salah satu Perusahaan Daerah yang diharapkan berperan sebagai profit centre bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat didirikan untuk maksud

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui fungsi intermediasi yakni menjembatani rakyat yang membutuhkan modal dengan rakyat yang memiliki Kelebihan dana

2. Salah satu pusat penerimaan PAD bagi Pemerintah Daerah melalui penempatan dana dekosentrasi (BOS, bantuan peningkatan mutu, dana multimedia, BOMM, nelayan pesisir, WAJAR, dsb)

BANK PERKREDITAN RAKYAT

DASAR HUKUM

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 23 menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat bahwa : Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan oleh

1. warga negara Indonesia;

2. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;

3. pemerintah daerah;

4. warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 6 Pemendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR milik Pemda menyatakan

Pemerintah provinsi dapat mendirikan BPR Daerah di lingkungan provinsi yang bersangkutan.
Pemerintah kabupaten/kota dapat mendirikan BPR Daerah di lingkungan kabupaten/kota yang bersangkutan.

PERMODALAN

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah menyatakan :

Penentuan dan perubahan besarnya modal dasar BPR Daerah ditetapkan dengan Perda.
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendirikan BPR Daerah paling sedikit disetor sebesar:

PIKIRANKU

KATEGORI

Senin, Desember 26, 2011

CARA CEPAT MENINGKATKAN PAD HINGGA 130 % DENGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

POSTINGAN POPULER